Info Manarik Terbaru - Atasi Konflik Antarkelompok Polri Tak Akan Represif, Aksi massa yang berujung pada kekerasan belakangan marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari sengketa lahan sampai persaingan antarkelompok kerap berujung pada rusuh massal. Bagaimana sikap Polri?

"Kami memang berusaha dengan semua pihak, dengan semua stakeholder untuk bisa menyelesaikan masalah itu, jadi bukan hanya Polri saja. Diharapkan semua pihak dapat bersama-sama," kata juru bicara kepolisian Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2012).
Kalau itu masalah pemerintahan daerah, kata Saud Usman, Polri akan minta Pemda untuk di depan. Kalau itu masalah pertanahan atau kehutanan, instansi kehutanan atau pertanahan yang diutamakan menyelesaiakn konflik. Kalau itu masalah kelautan dan lainnya akan diserahkan kepada instansi terkait.
"Kalau itu masalah kemasyarakatan, ya kami akan serahkan kepada masing-masing instansi," kata Saud. Dalam upaya penegakan hukum atas kekerasaan yang dipicu permasalahan diintasi-intansi pemerintahan, Polri akan melakukan penegakan hukum secara persuasif, supaya tidak muncul korban yang lebih besar. "Kami upayakan untuk masalah dan kasus-kasus kemasyarakatan ini jangan sampai ada korban," ucapnya..
Pada kasus Bima, meskipun banyak tahanan yang belum menyerahkan diri, pihak kepolisian tetap hanya melakukan imbauan, belum mau melakukan penjemputan paksa. "Kami imbaukan dulu, karena bagaimanapun kan butuh waktu dan proses untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak takut dan bisa diproses," ungkapnya.
Kasus konflik Agraria seperti di Bima, Mesuji, dan Riau, Polri tetap memilih upaya mediasi dibandingkan mengedepankan aparat hukum. Begitu juga dengan kasus kerusuhan di Kota Waringin Barat, Polri tetap menempuh jalur-jalur persuasif untuk menyelesaikan. Berbeda dari kasus-kasus kejahatan, pihaknya tidak akan segan bertindak tegas terhadap para pelaku.dikutip dari kompas.com